Langsung ke konten utama

NKRI adalah negara hukum.

Bukan Negara Kerajaan Republik Indonesia.

UUD 1945 memerintahkan pemerintahan NKRI dibuat untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan NKRI.

.

Jika BUMN dikelola dengan baik seperti yang diperintahkan UUD.

Melalui BUMN negara ikut memanfaatkan kegiatan ekonomi.

Diharapkan BUMN bisa memberikan setoran untuk meningkatkan pendapatan negara, NKRI bisa membiayai dirinya sendiri tanpa menumpuk hutang secara tidak wajar, hutang yang akan menjadi beban generasi bangsa Indonesia di masa depan.

Rakyat tidak perlu dibebani dengan tarif listrik, tersedia dana untuk menutupi kerugian BPJS, tersedia dana untuk membiayai lockdown untuk mengatasi pandemi Covid19 secara efektif dan cepat dsb.

Menciptakan lapangan kerja yang bisa memberikan jaminan hidup layak dan jaminan masa tua bagi bangsa Indonesia dst.

.

Perintah UUD dan harapan bangsa Indonesia hanya bisa terwujud jika departemen BUMN merekrut personal yang tepat pada tempat yang tepat untuk mengisi posisi direksi dan komisaris BUMN untuk menata manajemen dan orgnisasi BUMN.

.

Tradisi pendidikan manajemen tidak mengenal istilah KASUS DIHENTIKAN, semua kasus yang baik dan buruk yang pernah terjadi akan dijadikan materi perdebatan dari kelas ke kelas dan semester ke semester untuk memperluas wawasan mahasiswa.

.

Bukan hanya mahasiswa, bangsa Indonesia juga harus belajar dari semua kasus yang pernah terjadi.

Manajemen mengajarkan kasus Jiwasraya dan kasus PT Kimia Farma disebabkan karena integritas dan kapasitas direksi dan komisaris Jiwasraya dan PT Kimia Farma.

.

Menempatkan seorang politisi, aktifis atau artis pada posisi komisaris BUMN tidak beda dengan menempatkan asisten apoteker untuk mengantikan pekerjaan dokter.

Ini adalah pelecehan kekuasaan pada disiplin ilmu manajemen.

.

Hutang negara yang semakin besar, kasus Jiwasraya dan kasus PT Kimia Farma tidak cukup untuk memberi peringatan kepada departemen BUMN untuk mantaati perintah UUD untuk menempatkan personal yang tepat pada tempat yang tepat untuk mengisi posisi direksi dan komisaris untuk mengelola manajemen dan organisasi BUMN.

.

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/29/191007565/alasan-menteri-erick-thohir-angkat-abdee-slank-jadi-komisaris-telkom?page=all


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Blue Print Reformasi Transportasi.   I.                    Pendahuluan.   Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. UUD1945 menegaskan pemerintah NKRI dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.   Artinya pemerintah NKRI diperintahkan oleh UUD 1945 untuk menata semua sektor didalam wilayah kedaulatan NKRI untuk “Kepentingan Bangsa Indonesia dan Kepentingan NKRI”   Untuk memastikan dilaksanakannya perintah UUD 1945, perdebatan publik harus dimulai dengan perdebatan untuk merumuskan “Kepentingan Bangsa Indonesia dan Kepentingan NKRI” disetiap sektor yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Blue Print ini memulainya dari sektor transportasi.   Berdasarkan “Kepentingan Bangsa Indonesia dan Kepentinga...
  APAKAH “DRAMA KOREA” ADALAH SOLUSI? . Perintah konstitusi. Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.   Persoalan aktual adalah Dana untuk orang yang paling miskin di wilayah yang paling miskin terbatas. Hutang negara dan krisis ekonomi akibat pandemi. Jika terjadi bencana, bantuan yang dibutuhkan bisa sampai dengan cepat.   Dana yang terbatas ini harus dibagikan kepada anggota masyarakat yang paling membutuhkan dan dana yang diberikan seharusnya juga dirancang untuk memberikan spiral effect pada kegiatan ekonomi lingkungan penerima bantuan. . Siapa yang paling membutuhkan apa kriterianya? Dalam wilayah NKRI yang sangat luas dengan begitu banyak keragaman dan persoalan didalamnya? Ini bukan persoalan sederhana. ...
KOSA KATA GENIT DALAM INVESTASI. Kasus untuk civitas academica fe, fh, fisip dll yang sedang belajar dirumah. . Konstitusi NKRI menetapkan bahwa pemerintahan NKRI dibentuk untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan NKRI. Semua tingkat dalam semua sektor pemerintahan NKRI harus bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan NKRI. Amerika menyebutnya sebagai “kepentingan nasional” Hanya dengan cara seperti itu Amerika menjadi negara super power. Hanya dengan patuh pada konstitusi NKRI bisa keluar dari berbagai krisis. . UUD 1945 merumuskan “Kepentingan Nasional” dengan kalimat: Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. . “Kepentingan Nasional” terkait lapangan kerja di sektor Investasi. NKRI adalah negara merdeka. Investasi dalam wilayah kedaulatan NKRI harus diatur untuk “Kepentingan Bangsa Indonesi...